Rapata Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Pembinaan dan Pengarahan Langsung Oleh Panmud dan Hakim Pengawas Bidang Kepada Petugas PTSP Pengadilan Negeri Jantho
Rapat Sosialisasi dan Pengarahan kepada pejabat Pengelola, penanggung Jawab dan Petugas PTSP
Jantho, 25 Juni 2020 Sekretaris Pengadilan Negeri Jantho Mengadakan rapat Honorer Terkait Penjagaan Selama Pandemi Covid-19
Jantho, 22 Juni 2020 PT Bank BRI Syariah Mengadakan Sosialisasi di Pengadilan Negeri Jantho
Halalbihalal di kala Idulfitri adalah tradisi otentik dari Indonesia. Para Hakim, Karyawan dan karyawati pengadilan negeri jantho melaksanakan halal bihalal sebagai momen untuk saling memaafkan
Kota Jantho, hari selasa 2 juni 2020 Pengadilan Negeri Jantho Melaksanakan Rapat Bulanan yang dilaksanakan di Ruang Sidang Cakra
PENGADILAN NEGERI JANTHO MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA 1 JUNI 2020
Kota Jantho, Selasa 21 April 2020 Ketua Pengadilan Negeri jantho Ibu Tuty Anggrainy, SH.,MHMelantik Hakim Pratama yaitu Sdr. Agung Rahmatullah, SH,. Sdr. Keumala Sari, SH,. dan Sdr. Rizqi Nurul Awaliyah, SH
|
|
|
|
|
|
Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Jantho berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Negeri Jantho.
Profile Pengadilan Negeri Jantho
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Penyelesaian Gugatan Sederhana
E-Court Mahkamah Agung RI
Galeri Kegiatan Pengadilan Negeri Jantho
 | Today | 155 |
 | Yesterday | 128 |
 | This_Week | 382 |
 | This_Month | 1430 |
 | All_Days | 70878 |
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan negeri dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.